SHELIA AMALIA LAW FIRM

Sehubungan dengan permasalahan dalam ranah hukum perseroan, kami memberikan pelayanan jasa hukum terhadap permasalahan-permasalahan dalam ruang lingkup hukum perseroan, meliputi antara lain, pendirian Perseroan Terbatas (PT), termasuk pendirian PT domestik maupun PMA, pembubaran perusahaan, merger & akuisisi dan permasalahan hukum terkait lainnya. Selain dari pada itu kami juga memberikan saran dan atau arahan kebijakan tentang praktek pengelolaan perusahaan yang baik sebagaimana prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam hukum perseroan, tanpa terkecuali termasuk permasalahan hukum ketenagakerjaan atau perburuhan, analisis perjanjian-perjanjian dan atau kontrak-kontrak, yang berhubungan dengan tender perusahaan, utang piutang, dan perikatan-perikatan lainnya, yang secara substansial ditujukan untuk menghindari kerugian perusahaan serta guna menjaga agar tidak terjadi kerancuan serta memperkuat kududukan perusahaan secara hukum apabila terjadi permasalahan hukum yang timbul di kemudian hari, termasuk namun tidak terbatas pada pelayanan bantuan jasa hukum sehubungan dengan pendapat hukum (legal opinion), peninjauan/pemeriksaan kembali atas suatu kontrak/perjanjian (legal review), pemeriksaan masalah hukum (legal audit), dan uji tuntas masalah hukum (legal due diligence) yang diminta oleh Klien sehubungan dengan permasalahan hukum yang terkait dengan ranah hukum perseroan.

(S.A) LawFirm aktif dalam hukum Pasar Modal, dan dalam kapasitasnya telah berperan aktif melakukan legal review terhadap dokumen-dokumen perusahaan yang akan go public dan bersama-sama dengan Perusahaan Penjamin Emisi (Underwriter)/LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank), termasuk namun tidak terbatas mempersiapkan beberapa perusahaan/Emiten untuk melakukan Initial Public Offering (IPO)/menjual sebagian saham-saham perdana di Bursa Efek.

Menyediakan dan memberikan pelayanan bantuan jasa hukum antara lain:

1. Mengadakan legal due diligence dalam kaitannya dengan Merger dan Akuisisi, Jual Beli Saham dan atau Aset, Restrukturisasi Hutang.

2. Memberikan arahan terhadap tindakan hukum yang perlu dilakukan sehubungan dengan Merger dan Akuisisi.

3. Mempersiapkan jangka waktu, publikasi dan surat kepada para Kreditor dalam kaitannya dengan Merger dan Akuisisi;

4. Mempersiapkan dan mengisi dokumen hukum yang diperlukan.

Pelayanan jasa hukum sehubungan dengan penanaman modal asing di Indonesia, mencakup:

1. pemberian opini hukum mengenai peraturan-peraturan terkait penanaman modal asing

2. tata cara pendirian perusahaan joint venture (usaha bersama) dalam berbagai sektor jasa dan industri, seperti di sektor : manufaktur, peransurasian

3. membantu klien untuk mengurus dan memperoleh persetujuan dan ijin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha-usaha tersebut di atas.

4. Memberikan jasa hukum sehubungan dengan pembuatan dan pemeriksaan (drafting atau reviewing) terhadap kontrak-kontrak komersial.

5. Memberikan jasa hukum sehubungan dengan masalah keagenan, lisensi, waralaba (franchise), distributor, yang mencakup pembuatan (drafting), pemeriksaan (reviewing) terhadap dokumen-dokumen perjanjian sehubungan dengan masalah-masalah tersebut di atas dan termasuk pengurusan seluruh aspek perijinan kegiatan tersebut di atas.

Memberikan pelayanan jasa hukum dalam kaitannya dengan perjanjian kredit, baik offshore maupun onshore yang mencakup pembuatan dan pemeriksaan perjanjian kredit, pembuatan dan pemeriksaan perjanjian jaminan yang berhubungan dengan perjanjian kredit tersebut seperti gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia, pelayanan kami juga mencakup menangani masalah kredit macet yang pada umumnya dialami oleh lembaga perbankan dan pelaksanaan eksekusi dari jaminan tersebut, serta memberikan jasa hukum sehubungan dengan restrukturisasi hutang.

Memberikan pelayanan jasa hukum dalam kaitannya dengan permasalahan klaim asuransi yang diajukan oleh Klien baik dari pihak Tertanggung maupun Penanggung, termasuk sehubungan dengan permasalahan hukum dalam kaitannya perjanjian-perjanjian, kontrak-kontrak, polis dan permasalahan hukum asuransi yang lain.

Memberikan pelayanan jasa hukum dalam kaitannya dengan permasalahan perkapalan dan pelayaran di antaranya mengenai perizinan berlayar, jual beli kapal, hukum jaminan dalam perkapalan, termasuk namun tidak terbatas pada permasalahan-permasalahan seperti tabrakan dan atau kecelakaan kapal. Investigasi yang akan kami lakukan adalah bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung dengan selalu tetap berkoordinasi dengan aparat terkait dan tetap berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Menyediakan jasa hukum sehubungan dengan permasalahan-permasalahan hukum dalam ruang lingkup kehutanan, antara lain, izin-izin pengelolaan kehutanan termasuk permasalahannya seperti misal kelengkapan-kelengkapan dokumen (izin Pemanfaatan kayu, surat keterangan sahnya hasil hutan, Provisi Sumber Daya Hutan (Forest resources)/Dana Reboisasi (PSDH/DR), daftar pengangkut pengganti dan lain-lain), namun tidak terbatas dalam hal sumber daya hutan.

Memberikan pelayanan jasa hukum dalam kaitannya dengan permasalahan hukum di bidang pertanahan, sengketa pertanahan, termasuk pengurusan sertifikat namun tidak terbatas pada Sertifikat Hak Milik (SHM), Hak Guna Usaha (SHGU), Hak Guna Bangunan (SHGB), Hak Pakai (SHP), pembebasan tanah, pembuatan perjanjian sewa-menyewa tanah, menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan perusahaan properti, pengembang perumahan, perumahan, apartemen, kondominium dan atau rumah susun.

Menyediakan jasa hukum dalam kaitannya dengan energi dan sumber daya alam, termasuk di dalamnya menangani masalah perizinan, pembebasan tanah, mempersiapkan dan menyusun perjanjian dan atau penelusuran dokumentasi hukum, dalam hal ini kami akan memberikan arahan dan pendampingan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Kontrak kerja
2. Kuasa pertambangan
3. Akuisisi tanah untuk kepentingan proyek pertambangan
4. Pengaturan usaha bersama
5. Restrukturisasi proyek dan pendanaan
6. Usaha kontruksi
7. Operasi tambang
8. Pekerja tambang
9. Hukum adat setempat dan isu-isu otonomi daerah
10. Kesehatan dan keselamatan pekerja tambang

Memberikan jasa hukum dalam kaitannya dengan permasalahan hukum di bidang Keimigrasian, antara lain meliputi Perizinan Keimigrasian orang asing yang terdiri dari:

1. Visa, Izin Masuk, dan Tanda Bertolak.
2. Izin Tinggal Tetap (KITAP), Izin Tinggal Terbatas (KITAS), dan Izin Kunjungan.
3. Pendaftaran orang asing, Izin Kunjungan bagi orang asing yang berada di Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.
4. Perubahan Keimigrasian:

   Perubahan Kewarganegaraan/Naturalisasi, Perubahan Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Perubahan Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap (KITAP). Perubahan Pekerjaan atau Jabatan.

5. Izin perjalanan orang asing bagi pemegang KITAS/KITAP;
   Izin masuk kembali;
   Izin keluar tidak kembali;
6. Surat Keterangan Keimigrasian untuk mengajukan Pewarganegaraan Republik Indonesia.
7. Deportasi; Pengusiran terhadap orang asing yang tidak dikehendaki keberadaannya di Indonesia :

   Dilakukan hanya terhadap orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum. Orang asing yang tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku